PALI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menggelar Rapat Paripurna ke-14 Tahun 2025. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD PALI, H. Ubaidillah, S.H.,Wakil Ketua H. Kristian dan 22 anggota DPRD lainnya, serta Wakil Bupati PALI, Iwan Tuaji, beserta jajaran OPD dan instansi terkait. Rapat berlangsung di ruang rapat Paripurna DPRD Kabupaten PALI di Talang Karangan, Kecamatan Talang Ubi, pada Senin (3/11/2025).
Rapat Paripurna DPRD PALI tentang penyampaian Pandangan Umum anggota DPRD atas nama Fraksi-Fraksi terhadap rancangan Perda APBD tahun 2026. Setiap fraksi menyampaikan masukan, kritik, dan harapan agar anggaran tersebut dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah disamping pemotongan anggaran dari pusat.
Seperti hal nya yang disampaikan oleh H. Herdianto, S.HI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan sebelumnya fraksi PAN memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah atas penyampaian Nota Keuangan dan Raperda APBD 2026. Fraksi PAN juga menekankan pentingnya penyusunan anggaran yang tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan masyarakat serta mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Selain itu Fraksi PAN mengusulkan agar TPP hanya diberikan kepada ASN yang memiliki kinerja nyata dan kontribusi langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau kualitas layanan publik serta Peningkatan PAD melalui inovasi dan ekstensifikasi sumber PAD, keadilan dalam penyaluran bantuan sosial dan keagamaan, Infrastruktur dan konektivitas wilayah, termasuk perbaikan jalan dan pembangunan box culvert.
Sedangkan Fraksi Partai Golkar yang disampaikan oleh Suarno,SE menekankan pentingnya penyusunan APBD yang berlandaskan pada pendapatan dan belanja. Fraksi mereka menyarankan Pemkab PALI untuk proaktif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah, seperti optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah, pengelolaan aset daerah yang produktif, serta pengembangan sektor-sektor unggulan. Selain itu, Fraksi Golkar juga mengingatkan bahwa belanja APBD harus efektif, efisien, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, dengan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dalam rapat paripurna, tujuh fraksi di DPRD PALI menyampaikan pandangan umum terkait Raperda APBD 2026. Mereka memberikan saran konstruktif kepada Pemerintah Kabupaten PALI untuk lebih selektif, cermat, dan efisien dalam menentukan alokasi anggaran, serta menekankan pentingnya prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah sebelum pengesahan Raperda APBD tahun 2026.
Sementara itu, Ketua DPRD PALI, H. Ubaidillah, menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi yang telah memberikan pandangan terkait Raperda APBD tahun 2026. Ia berharap pemerintah daerah dapat mempertimbangkan secara serius setiap masukan yang disampaikan agar arah pembangunan Kabupaten PALI semakin jelas dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
"Rapat paripurna ini menjadi langkah penting dalam proses penyusunan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, yang akan menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten PALI ke depan. Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah diharapkan dapat melahirkan keputusan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas,"katanya.
Ketua DPRD PALI, H. Ubaidillah juga menyinggung isu pemotongan anggaran yang terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Ia menekankan pentingnya pemerintah daerah memperkuat basis pendapatan asli daerah (PAD) sebagai respons terhadap kondisi tersebut.
"Pemotongan anggaran yang terjadi di seluruh Indonesia harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menjadi lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada dana bagi hasil dari pusat,"Ujarnya.[adv]
